RESTORATIVE justice atau keadilan
restoratif adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk
menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan
pidana konvensional. Pendekatan ini telah diadopsi oleh beberapa lembaga
penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA) melalui
berbagai kebijakan dan praktiknya.
Konsep restorative justice mengarahkan
perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi yang lebih baik
daripada hukuman yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini
mempromosikan dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat
dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
masyarakat yang terkena dampaknya.
Tujuan utama dari restorative
justice adalah mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak
yang terlibat dalam kasus kriminal. Dalam proses ini, pemulihan kembali pada
keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik dalam masyarakat
menjadi hal yang sangat diutamakan.
Dasar Hukum Restorative
Justice
Pemahaman hukum restorative
justice didasarkan pada sejumlah peraturan berikut ini:
1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama yang
ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai
nomor surat yang mencakup aspek pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan Restorative Justice pada tanggal
17 Oktober 2012.
5. Surat Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 yang mengatur Penyelesaian Tindak Pidana
Ringan.
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun
2021 yang membahas Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15
Tahun 2020 yang mengatur Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan
Restoratif.
Peraturan-peraturan tersebut
mengatur penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice
khususnya untuk tindak pidana ringan yang mencakup pasal-pasal tertentu dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pendekatan ini bertujuan untuk
mencapai kesepakatan yang mengedepankan pemulihan, dialog, dan rekonsiliasi
antara pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait, dan berfokus pada
penyelesaian perkara secara adil.
Syarat Restorative
Justice
Beberapa syarat yang harus
dipenuhi untuk menerapkan restorative justice adalah:
1. Kasus tindak pidana pertama
kali.
2. Kerugian yang disebabkan oleh
tindak pidana berada di bawah batas tertentu (misalnya, Rp 2,5 juta).
3. Adanya kesepakatan antara
pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan restorative.
4. Ancaman pidana yang dijatuhkan
hanya berupa pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
5. Tersangka mengembalikan barang
yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Tersangka mengganti kerugian
yang dialami oleh korban.
7. Tersangka juga harus mengganti
biaya yang timbul akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang
diakibatkan oleh tindak pidana.
Menurut Peraturan Jaksa Agung
Nomor 15 Tahun 2020, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam
melaksanakan restorative justice:
1. Pelaku tindak pidana hanya
boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
2. Kerugian yang timbul akibat
tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.
3. Terdapat kesepakatan antara
pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.
4. Tindak pidana yang dilakukan
pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman
tidak lebih dari 5 tahun.
5. Pelaku harus mengembalikan
barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Pelaku wajib mengganti kerugian
yang dialami oleh korban.
7. Pelaku juga harus mengganti
biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang
diakibatkan oleh tindak pidana.
Namun, penting untuk diingat
bahwa penyelesaian perkara dengan restorative justice tidak berlaku untuk
kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat
Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan
wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan. Selain itu, restorative justice
juga tidak diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimal, tindak
pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi.
Pedoman Restorative
Justice
Dalam pelaksanaan restorative
justice, terdapat beberapa pedoman yang perlu diikuti:
1. Setelah menerima permohonan
perdamaian dari kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai,
dilakukan penelitian administrasi untuk memeriksa syarat formil penyelesaian
perkara melalui restorative justice.
2. Permohonan perdamaian yang
telah memenuhi persyaratan formil diajukan kepada atasan penyidik untuk
mendapatkan persetujuan.
3. Setelah mendapatkan
persetujuan dari atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, atau Kapolres,
selanjutnya menunggu penentuan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan
perdamaian.
4. Dilakukan konferensi yang
menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang
terlibat.
5. Dibuat nota dinas kepada pengawas
penyidik atau Kasatker terkait permohonan pelaksanaan gelar perkara khusus
dengan tujuan penghentian perkara.
6. Dilaksanakan gelar perkara
khusus dengan peserta yang mencakup pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor
dan/atau keluarga terlapor, serta perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh
penyidik. Dalam gelar perkara, juga melibatkan penyidik yang menangani dan
perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum serta unsur
pemerintahan jika diperlukan.
7. Disusun kelengkapan administrasi
dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil dari gelar perkara.
8. Diterbitkan surat perintah
penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian
penyelidikan/penyidikan dengan alasan restorative justice.
9. Pada tahap penyelidikan,
penyelidik akan menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur
Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
10. Semua proses ini dicatat
dalam buku register baru B-19 sebagai bagian dari penyelesaian perkara melalui
restorative justice.
Penerapan Restorative
Justice
Penerapan Restorative Justice
adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus
tindak pidana atau peristiwa yang menyebabkan kerugian. Pendekatan ini
bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan
respon positif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terpengaruh.
Di bawah ini terdapat beberapa
contoh penerapan Restorative Justice:
1. Sistem Peradilan Anak
Restorative Justice telah
diterapkan dalam sistem peradilan anak untuk membantu anak-anak yang melakukan
tindak pidana agar berubah dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan
ini lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan daripada hanya memberlakukan
hukuman.
2. Mediasi atau Pertemuan
Restoratif
Dalam beberapa kasus kriminal,
mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan
pelaku untuk membahas akibat dari tindakan kriminal dan mencari solusi yang
dapat mengembalikan keseimbangan.
3. Program Restoratif dalam
Lembaga Pemasyarakatan
Beberapa lembaga pemasyarakatan
di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, terutama
untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan membantu tahanan memahami konsekuensi
dari tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta
masyarakat.
4. Alternatif Pemidanaan
Dalam beberapa situasi,
pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan alternatif pemidanaan yang
menggabungkan elemen-elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi,
atau pelayanan masyarakat.
5. Pengembangan Kebijakan Publik
Restorative Justice juga dapat
diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong
pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak
pidana.
6. Program di Sekolah
Dalam konteks pendidikan,
pendekatan restoratif dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi konflik
antara siswa atau melibatkan siswa dalam proses penyelesaian masalah dan
perdamaian.
Sumber : DISINI
BERANDAKU
0 comment:
Posting Komentar