SIGI, Sararamedia.id - Karsa Institute mendorong Pemerintah Kabupaten Sigi untuk mengintegrasikan perhutanan sosial, khususnya pengakuan dan pengelolaan hutan adat, ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat arah pembangunan hijau dan berkelanjutan di daerah tersebut.
Ketua Karsa Institute, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa Sigi telah menunjukkan komitmen kuat terhadap visi “Sigi Hijau” melalui implementasi berbagai skema perhutanan sosial, termasuk penguatan hak masyarakat adat atas wilayah kelola mereka.
``Hutan adat dan skema perhutanan sosial lainnya adalah instrumen nyata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta ekonomi hijau. Karena itu, keduanya perlu ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam RPJMD mendatang,`` ujar Rahmat disela-sela pertemuan, Selasa (29/4/2025) waktu setempat.
Dorongan ini mendapat sambutan positif dari tim penyusun RPJMD Sigi 2025-2029. Nirwan Sahiri, salah satu anggota tim, memastikan bahwa isu perubahan iklim dan ekonomi hijau telah masuk sebagai program prioritas pemerintah daerah.
``Integrasi hutan adat dan perhutanan sosial akan menjadi bagian dari program unggulan kami dalam merespons tantangan perubahan iklim, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat lokal,`` kata Nirwan.
Kebijakan ini diharapkan tak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi jalan pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi. (***)
Sumber : DISINI
BERANDAKU
0 comment:
Posting Komentar